Kemiskinan sebagai suatu penyakit
sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang,
tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara
Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan
revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris
berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang
mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka
umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial
lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran. Berikut sedikit
penjelasan mengenai kemiskinan yang sudah menjadi dilema mengglobal yang sangat
sulit dicari cara pemecahan terbaiknya.
Definisi
Dalam kamus ilmiah populer, kata
“Miskin” mengandung arti tidak berharta
(harta yang ada tidak
mencukupi kebutuhan) atau bokek.
Adapun kata “fakir” diartikan
sebagai orang yang sangat miskin.
Secara Etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan
masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa neo-klasik di mana kemiskinan
hanya dilihat dari interaksi negatif (ketidakseimbangan) antara pekerja dan
upah yang diperoleh. Seiring
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan arti definitif
dari pada kemiskinan adalah sebuah keniscayaan. Berawal dari sekedar
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga
pengertian yang lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan
moral. Misal, pendapat yang diutarakan oleh
Ali Khomsan
bahwa kemiskinan timbul oleh
karena minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai sektor, baik sektor industri
maupun pembangunan. Senada dengan pendapat di atas adalah bahwasanya
kemiskinan ditimbulkan oleh ketidakadilan faktor produksi, atau kemiskinan
adalah ketidakberdayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh
pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan
tereksploitasi. Arti definitif ini lebih dikenal dengan kemiskinan struktural. 2.
Penyebab Kemiskinan
Di bawah ini beberapa penyebab
kemiskinan menurut pendapat Karimah Kuraiyyim. Yang antara lain adalah:
a. Merosotnya standar perkembangan
pendapatan per-kapita secara global.
b. Menurunnya etos kerja dan
produktivitas masyarakat.
c. Biaya kehidupan yang tinggi.
d. Pembagian subsidi in come
pemerintah yang kurang merata.
.
3.Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Bagaimana perkembangan tingkat
kemiskinan di Indonesia? Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
meluncurkan laporan tahunan Pembangunan manusia (Human Development Report) 2006
yang bertajuk Beyord scarcity; power, poverty dan the global water. Laporan ini
menjadi rujukan perencanaan pembangunan dan menjadi salah satu Indikator
kegagalan atau keberhasilan sebuah negara menyejahterakan rakyatnya. Selama
satu dekade ini Indonesia berada pada Tier Medium Human Development peringkat
ke 110, terburuk di Asia Tenggara setelah Kamboja. Jumlah
kemiskinan dan persentase penduduk miskin selalu berfluktuasi dari tahun ke
tahun, meskipun ada kecenderungan menurun pada salah satu periode (2000-2005).
Pada periode 1996-1999 penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta, yaitu dari
34,01 juta(17,47%) menjadi 47,97 juta (23,43%) pada tahun 1999. Kembali cerah
ketika periode 1999-2002, penduduk miskin menurun 9,57 juta yaitu dari
47,97 (23,43%) menurun menjadi 38,48 juta (18,20%). Keadaan ini terulang ketika
periode berikutnya (2002-2005) yaitu penurunan penduduk miskin hingga 35,10
juta pada tahun 2005 dengan presentasi menurun dari 18,20% menjadi 15,97 %.
Sedangkan pada tahun 2006 penduduk miskin bertambah dari 35,10 juta
(15,97%) menjadi 39,05 juta (17,75%) berarti penduduk miskin meningkat
sebesar 3,95 juta (1,78%). Adapun
laporan terakhir, Badan Pusat Statistika ( BPS ) yang telah melaksanakan Survei
Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada bulan Maret 2007 angka resmi jumlah
masyarakat miskin adalah 39,1 juta orang dengan kisaran konsumsi kalori 2100
kilo kalori (kkal) atau garis kemiskinan ketika pendapatan kurang dari Rp
152.847 per-kapita per bulan.
4.Kebijakan dan Program Penuntasan Kemiskinan
Upaya penanggulangan kemiskinan
Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan
sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan
merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan
dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta
digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam
pelaksanaan pembangunan tahunan. Sebagai
wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan
pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah
disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders
pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60 % pemerintah kabupaten/
kota telah membentuk Komite penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan
menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar arus
utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam
mengatasi kemiskinan.
B. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Berdasarkan latar belakang,
perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai
berikut: Masalah dasar pengentasan
kemiskinan bermula dari sikap pemaknaan kita terhadap kemiskinan. Kemiskinan
adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan. Dalam artian bahwa semakin
meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan pun akan
semakin banyak. Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari
pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini
adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Ketika
terjalin kerja sama yang romantis baik dari pemerintah, nonpemerintah dan semua
lini masyarakat. Dengan digalakkannya hal ini, tidak perlu sampai 2030
kemiskinan akan mencapai hasil yang seminimal mungkin.
2. Saran
Dalam menghadapi kemiskinan di zaman
global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif.
Selain itu, globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi
zaman globalisasi ke depan mau tidak mau dengan meningkatkan kualitas SDM dalam
pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah
standar global.
Sumber :
http://www.academia.edu/9849346/ARTIKEL_TENTANG_KEMISKINAN_DI_INDONESIA
