TEORI PERUSAHAAN

TEORI PERUSAHAAN

                Bentuk organisasi perusahaan dan struktur pasar harus disesuaikan sedemikian rupa demi menunjang kinerja ekonomis dan hal ini sudah menjadi topic penting bagi para ekonom sejak zaman smith peran spesialisasi dalam kemajuan ekonomi sudah ditekankan oleh Adam Smith kini kegiatan-kegiatan terpesialisasi yang terkoordinasi kian dirasakan penting dan wujudnya antara lain adalah penyesuaian organisasi perushanaan  dengan kondisi pasar. Namun ternyata sedikit saja ekonom yang mencoba mempelajari bentuk-bentuk organisasi perushaan yang relative paling baik dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang lian. Marshall adalah salah satunya ia mencoba merumuskan struktur dan fungsi organisasi perushaan yang dirasa paling tepat untuk mengahadapi lingkungan ekonomi yang di masa itu sudah sudah cukup kempetitif. Dalam kajiannya Marshall juga memperhitungkan arti penting unsur-unsur lain yang berada di luar perushaan, yakni konsumen, pemasok atau agen dan juga para pesaing yang kesemuanya harus diperhitungkan demi menguasai pasar. Meskipun cenderung bersifat statis dan evolusioner kajiaannya itu telah membuahkan pedoman rintisan yang bermanfaat walaupun apa yang dirumuskan pada saat itu tidak begitu relevan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Para ekonom sesudah Marshall cenderung mengabaikan kontribusinya sehingga studi tentang perusahaan pun mengalami disintegragrasi. Para ekonom lebih suka menyimak fungsi-fungsi permintaan atau biaya, sedangkan struktur dan fungsi perusahaan dianggap sebagai sesuatu yang bisa dikuasai secara sambil lalu istilah “teori perusahaan” itu baru muncul kemudian, ketika topic ini mulai diminati sehubungan dengan kian bergamnya lingkungan ekonomi atau pasar yang harus dihadapi oleh perushaan-perushaan, mulai dari kompetisi sempurna dan tidak sempurna, oligopoly dan monopoli, yang kesemuanya mempengaruhi bentuk kurva permintaan maupun kurva biaya. Analisa Coumot berjasa untuk membangkitkan minta untuk mengkajiperusahaan secara teoretis. Disusul oleh Karya Robinson yang berjudul Economic of imperfect Competition (1933) yang menandai meunculnya model-model yang perushaan yang sekaligus hendak merangkum kajian mengenai lingkungan ekonomi yang dihadapi oleh perusahaan

TEORI LABA

Dalam perusahaan koperasi, laba disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). Menurut teori laba, tingkat keuntungan pada setiap perusahaan biasanya berbeda pada setiap jenis industri, baik perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, baja, farmasi, komputer, alat perkantoran, dan lain-lain. Terdapat beberapa teori yang menerangkan perbedaan ini sebagai berikut.

·         Teori Laba Menanggung Risiko (Risk-Bearing Theory of Profit). Menurut teori ini, keuntungan ekonomi di atas normal akan diperoleh oleh perusahaan dengan resiko di atas rata-rata. Misalnya perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi minyak.

·         Teori Laba Friksional (frictional theory of profit). Teori ini menekan kan bahwa keuntungan meningkat sebagai suatu hasil dari friksi keseimbangan jangka panjang (long run equilibrium). Misalnya, krisis minyak tahun 70-an mengakibatkan permintaan yang sangat drastis, dan ini membuat perusahaan mendapat keuntungan besar. Kemudian pada tahun 80-an, harga minyak drastis turun yang menjadikan perusahaan mengalami kerugian.

·         Teori laba Monopoli (Monopoly Theory of Profit). Teori ini mengatakan bahwa beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan menetapkan harga yang lebih tinggi daripada bila perusahaan beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna. Dengan demikian perusahaan menikmati keuntungan. Kekuatan monopoli ini dapat dapat di peroleh melalui:

Ø  penguasaan penuh atas supply bahan baku tertentu,

Ø  skala ekonomi

Ø  kepemilikan hak paten, atau

Ø  pembatasan dari pemerintah.

·         Teori Laba Inovasi (innovation theory of profit). Menurut teori ini, laba diperoleh karena keberhasilan perusahaan dalam melakukan inovasi. Misalnya, Steve Jobs yang menemukan komputer Apple, atau perusahaan Gillette yang selalu melakukan inovasi terhadap produk atau pisau cukurnya.

·         Teori Laba Efisiensi Manajerial (managerial effeciency theory of profit). Teori ini menekankan bahwa perusahaan yang dikelola secara efisien akan memperoleh laba di atas rata-rata laba normal.

Dari uraian teori laba tersebut dapat disimpulkan bahwa, sesuai dengan konsep koperasi, maka perusahaan koperasi akan memperoleh laba dari hasil efisiensi manajerial, karena orientasi usahanya lebih menekankan pada pelayanan usaha yang dapat memberikan manfaat dan kepuasan bersama para anggotanya.

FUNGSI LABA

Laba yang tinggi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan output yang lebih dari industri/perusahaan. Keuntungan yang tinggi merupakan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan outputnya dalam jangka panjang. Sebaliknya, laba yang rendah atau rugi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan kurang dari produk/komoditi yang ditangani dan metode peroduksinya tidak efisien.

Dengan demikian, laba memberikan pertanda krusial untuk realokasi sumber daya yang dimiliki masyarakat sebagai refleksi perubahan selera konsumen dan permintaan sepanjang waktu. Tetapi perlu diketahui bahwa laba tidaklah suatu sistem yang sempurna.

Dalam badan usaha koperasi, laba (profit) bukanlah satu-satunya yang dikejar oleh manajemen, melainkan juga aspek pelayanan (benefit oriented). Ditinjau dari konsep koperasi, fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya pertisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya. Semakin tinggi partisipasi anggota, maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh anggota.

Referensi :        - http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-teori-perusahaan/

                        - Arifin Sitio, Haloman Tamba. 2001. Ekonomi Koperasi

Nama Kelompok : - M Alfisyah Ardimuti (26214271)

                                    - Lolanda Femilia (26214134)

ARTIKEL PENGANGGURAN

                        Artikel tentang pengangguran

A.    Keadaan penganggur dan setengah pengangguran

Pengangguran terjadi di sebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja.Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja.Selain itu juga kurang efektifnya pasar kerja bagi para pencari kerja.

Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain : perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif ; peraturan yang menghambat inventasi ; hambatan dalam proses ekspor impor, dll.Menurut data BPS angka pengangguran pada tahun 2002, sebesar 9,13 juta penganggur  terbuka , sekitar 450 ribu diantaranya adalah yang berpendidikan tinggi .Bila dilihat dari usia penganggur sebagian besar  (5.78 juta) adalah usia muda (15 – 24 tahun).Selain itu terdapat sebanyak 2.7 juta penganggur merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (hopeless).Situasi seperti ini akan sangat berbahaya dan mengancam stabilitas nasional.

Masalah lainnya adalah jumlah setengah penganggur yaitu yang bekerja kurang dari jam kerja normal 35 jam per minggu, pada tahun 2002 berjumlah 28.87 juta orang.Sebagian dari mereka ini adalah yang bekerja pada jabatan yang lebih rendah dari tingkat pendidikan, upah rendah, yang mengakibatkan produktivitas rendah.Dengan demikian masalah pengagguran terbuka dan setengah penganggur berjumlah 38 juta yang harus segera di tuntaskan.

B.     Keadaan Angkatan Kerja dan Keadaan Kesempatan Kerja

Masalah pengangguran dan setengah pengangguran tersebut di atas salah satunya di pengaruhi oleh besarnya angkatan kerja.Angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2002 sebesar 100,8 juta orang.Mereka ini di dominasi oleh angkatan kerja usia sekolah (15 – 24 tahun) sebanyak 20,7 juta.Pada sisi lain 45,33 juta orang hanya berpendidikan SD kebawah, ini berarti bahwa angkatan kerja di Indonesia kualitasnya masih rendah.

Keadaan lain yang juga mempengaruhi pengangguran dan setengah pengangguran tersebut adalah keadaan kesempatan kerja.Pada tahun 2002, jumlah orang yang bekerja adalah sebesar  91,6 juta orang.Sekitar 44,33 persen kesempatan kerja ini berada di sektor pertanian, yang hingga saat ini tingkat produktivitasnya masih tergolong rendah.Selanjutnya 63,79 juta dari kesempatan kerja yang tersedia tersebut berstatus informal.

Ciri lain dari kesempatan kerja Indonesia adalah dominannya lulusan pendidikan SLTP ke bawah.Ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yng tersedia bagi golongan berpendidikan rendah.Seluruh gambaran di atas menunjukkan bahwa kesempatan kerja di Indonesia mempunyai persyaratan kerja yang rendah dan memberikan imbalan yang kurang layak.Implikasinya adalah produktivitas tenaga kerja rendah.

SASARAN 

Sasaran yang di harapkan, di rumuskan sebagai berikut :

1. Menurunnya jumlah penganggur tebuka dari 0,96 persen menjadi 5,5 persen pada tahun 2009.
2. Menurunnya jumlah setengah penganggur dari 28,65 persen menjadi 20 persen dari jumlah yang bekerja pada tahun 2009.
3. Meningkatnya jumlah tenaga kerja formal dari 36,71 persen menjadi 60 persen dari jumlah yang bekerja pada tahun 2009.
4. Menurunnya jumlah angkatan kerja usia sekolah dari 20,54 persen menjadi 15 persen pada tahun 2009.

Tingkatan perluasan lapangan kerja dari 91,65 juta orang menjadi 108,97 juta orang.Terbangunnya jejaring antara pusat dengan seluruh kabupaten/kota.Untuk mencapai hal tersebut disusun strategi, kebijakan dan program – program yang perlu terus dibahas untuk menjadi kesepakatan semua pihak meliputi Pengendalian Jumlah Angkatan Kerja;Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja;PeningkatanEfektivitas Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja;Pembinaan Hubungan Industrial.

C.    Pengangguran tenaga Kerja Terdidik

Selain masalah upah, pesoalan mendasar ketenagakerjaan di Indonesia saat ini menyangkut tingkat pengangguran.Ini disebabkan pertambahan angkatan kerja baru jauh lebih besar di banding pertumbuhan lapangan kerja produktif yang dapat di ciptakan setiap tahun.Pasca krisis moneter, gap tersebut semakin membengkak tajam.Pada tahun 1998 tingkat pengangguran mencapai 5,7 persen.Angka ini sebenarnya masih di sekitar  tingkat pengangguran natural (Natural Rate Of Unemployment), suatu tingkat secara alamiah mustahil dihindarkan.Ini mencakup pengangguran yng muncul karena peralihan antar kerja oleh tenaga kerja.Dengan jumlah angkatan kerja 92,7 juta orang pengangguran.

Sebenarnya tingkat pengangguran ini relatif kecil dibanding tingkat pengangguran di beberapa Negara industri maju di Eropa di tahun 90-an yang bahkan mencapai dua digit.Namun tingkat pengangguran 5,7 persen tersebut sebenarnya adalah angka pengangguran terbuka (Open Unemployment), yakni penduduk angkatan kerja yang benar-benar menganggur.Diluar pengertian tersebut, terdapat sejumlah besar penganggur yang dalam konsep ekonomi termasuk dalam kualifikasi pengangguran terselubung (Disquised Unemployment), yakni tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak memperoleh pekerjaaan yang sesuai dengan bidangnya disebabkan lemahnya permintaan tenaga kerja.Konsep lainnya adalah under employment, yakni tenaga kerja yang jumlah jam kerjanya tidak optimal karena ketiadaan kesempatan untuk bekerja.

Bedasarkan data BPS (Biro Pusat Statistik) sampai Mei 1997,sekitar 45 persen tenaga kerja bekerja di bawah 35 jam per minggu atau setara dengan 25 persen pengangguran penuh.Jika di tambah angka pengangguran terbuka 2,67 persen dan pengaruh krisis ekonomi yang berkepanjangan,total pengangguran nyata bias mencapai 35-40 persen.Suatu tingkat yang sangat serius dan membahayakan dalam pembangunan nasional.Di samping masalah tingginya angka pengangguran, yang termasuk juga rawan adalah pengangguran tenaga terdidik yaitu, angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas dan tidak bekerja.Fenomena ini patut di antisipasi sebab cakupannya berdimensi luas, khususnya dalam kaitannya dengan strategi serta kebijakan perekonomian dan pendidikan nasional.

Pola pengangguran

Dari tabel di bawah mengungkapkan beberapa hal menarik.Pertama, pada tahun 1998 hampir separuh (49 persen) penganggur  ternyata berpendidikan menengah atas (SMTA Umum dan Kejuruan). Kedua, periode tahun 1982-1998, terjadi peningkatan pengangguran berpendidikan menengah ke atas (SMTA,Akademi, dan Sarjana) secara signifikan dari 26 persen menjadi 57 persen, atau meningkat hamper 12 persen.Ketiga, laju peningkatan pengangguran di sekolah Menengah Kejuruan lebih rendah daripada Sekolh Menengah Umum, baik pada menrgah pertama maupun pada menengah atas.Keempat, persentase peningkatan tingkat pengangguran berpendidikan sarjana adalah paling tinggi,yang menjolak dari 0,57 persen pada 1982  menjadi 5,02 persen pada tahun 1998.

Beberapa sebab :

1. Secara kualitatif, kualitas tenaga kerja nasional meningkat disebabkan dua hal. Pertama,pembangunan ekonomi pada tingkat tertentu berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat lebih mampu membiayai pendidikan formal dan mengakomodasi makanan bergizi yang membantu kualitas tenaga kerja.Kedua, berbagai kebijakan di bidang pendidikan nasional membawa peningkatanpada kualitas pendidikan formal angkatan kerja.Akan tetapi, pada saat angkatan kerja terdidik meningkat dengan pesat, lapangan kerja masih di dominasi sektor-sektor subsistensi yang tidak membutuhkan tenaga kerja berpendidikan.Ini enimbulkan gejala supply induce di mana tenagaa kerja terdidikyang jumlahnya cukup besar member tekanan kuat terhadap kesempatan kerja di sektor formal yang jumlahnya relative kecil, sehingga terjadi pendayagunaaan tenaga kerja terdidik yang tidak optimal.
2. Secara makro ini juga di sebabkan transformasi ekonomi dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder dan tersier (industry dan jasa) tidak di ikuti transformasi penyerapan tenaga kerja.Periode tahun 1980-1998, penyerapan tenaga kerja sektor primerbturun 9 persen menjadi  47 persen, sementara sektor sekunder dan tersier hanya meningkat 3 persen dari 23 persen.Di lain pihak konstribusi sektor primer terhadap PDB turun sebesar 9 persen menjadi 15 persen sementara sektor sekunder dan tersier meningkat sekitar 14 persen menjadi 27 persen.

Tampaknya gejala tersebut di akibatkan pola perkembangan industry saat ini yang kurang berbasispada permasalahan nasional yang sifatnya seolah labor surplus padahal karena permintaanyang kecil.Dengan demikian, di samping membangun industry skala besar yang sifatnya padat modal dan teknologi , perhatian juga sudah seharusnya di berikan pada pengembangan industry yang lebih berorientasi pada penyerapan tenaga kerja terdidik yang tidak hanya jumlahnya besar tatapi juga tumbuh dengan sangat cepat.

Perlu juga penanganan serius terhadap tigginya persentase lulusan SMTA Umum yng menganggur (lebih tinggi daripada SMTA Kejuruan).Hal ini karena pada dasarnya SMTA Umum di persiapkan untuk memasuki perguruan tinggi, padahal untuk masuk ke dunia perguruan tinggi, selain tempat terbatas, mahalnya biaya juga mejadi kendala utama.

Berbagai perubaan menyangkut penjurusan di tingkat menengah atas tampaknya tidak akan mampu menjawab permasalahan kualitas angkatan kerja golongan pendidikan ini.Seharusnya, kurikulum SMTA Umum sekarang mendapat proporsi ketrampilan praktis sehingga bilamana lulusan SMTA tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi, paling tidak sudah memilikibekal ketrampilan yang di butuhkan untuk masuk dunia kerja.Apa yang terjadi sekarang adalah mayoritas angkatan kerja berpendidikan SMTA Umum bekerja di sektor perdagangan dan sektor informal yang produktivitasnya relative rendah.

Selain itu, di tengah membengkaknya jumlah penganggur, ternyata lowongan kerja yang belum terisi cenderung meningkat serta porsinya terhadap lowongan kerja  lelatif besar.Menurut data Sub Direktorat Informasi pasar kerja, Depnaker April 1998, dari 254.032 lowongan kerja terdaftar, terdapat 15 persen lowongan kerja yang tidak dapat terisi.Sekitar 50 persen di antaranya adalah angkatan kerja berpendidikan sarjana dan sarjana muda, sedangkan paling rendah lulusan SD dan Diploma satu (D1) sekitar 10 persen.

Tingginya proporsi lowongan kerja untuk sarjana dan sarjana muda yang belum terisi menunjukkan adanya kesenjangan antara kualitas penawaran tenaga kerja (dunia perguruan tinggi) dengan kualitas permintaan tenaga kerja (dunia usaha).Kesenjangan ini memang sudah sering di angkat ke permukaan sampai lahirnya konsep link and match.

Masalahnya, sejauh mana konsep tersebut tertuang dalam kerangka yang lebih operasional.Secara fungsional, beberapa perguruan tinggi swasta (PTS) sudah menerapkan hal ini di mana banyak praktisi bisnis menjadi dosen – dosen PTS, yang secara perlahan membawa perubahan pada kurikulum.Akan tetapi, bila tidak di imbangi dengan penjembatanan secara structural, misalnya dengan berbagai proyek kerjasama penelitian anatara dunia usaha dengan perguruan tinggi yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti dan praktisi niscaya sulit untuk mempersempit gap tersebut.Permagangan mungkin salah satu alternative solusi praktis dan tepat.Hal ini di dasarkan bahwa dunia usaha terkesan tertutup terhadap mahasiswa yng dating untuk melakukan kegiatan penelitian (riset) sehingga menguatkan adanya kesenjangan tersebut.tapi ini juga belum ditangani secara serius dan terpadu.

Sumber :

https://ab3duh.wordpress.com/2013/01/12/artikel-tentang-pengangguran/

Kemiskinan di indonesia

 Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran. Berikut sedikit penjelasan mengenai kemiskinan yang sudah menjadi dilema mengglobal yang sangat sulit dicari cara  pemecahan terbaiknya.

Definisi

Dalam kamus ilmiah populer, kata “Miskin” mengandung arti tidak berharta

(harta yang ada tidak

mencukupi kebutuhan) atau bokek. Adapun kata “fakir” diartikan

sebagai orang yang sangat miskin. Secara Etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif (ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan arti definitif dari pada kemiskinan adalah sebuah keniscayaan. Berawal dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga  pengertian yang lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Misal, pendapat yang diutarakan oleh

 Ali Khomsan

 bahwa kemiskinan timbul oleh karena minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai sektor, baik sektor industri maupun  pembangunan. Senada dengan pendapat di atas adalah bahwasanya kemiskinan ditimbulkan oleh ketidakadilan faktor produksi, atau kemiskinan adalah ketidakberdayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka berada  pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi. Arti definitif ini lebih dikenal dengan kemiskinan struktural. 2.

Penyebab Kemiskinan

 Di bawah ini beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah Kuraiyyim. Yang antara lain adalah: 

a. Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global.

b. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.

c. Biaya kehidupan yang tinggi.

d. Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata.

 .

3.Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia? Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan laporan tahunan Pembangunan manusia (Human Development Report) 2006 yang bertajuk Beyord scarcity; power, poverty dan the global water. Laporan ini menjadi rujukan perencanaan  pembangunan dan menjadi salah satu Indikator kegagalan atau keberhasilan sebuah negara menyejahterakan rakyatnya. Selama satu dekade ini Indonesia berada pada Tier Medium Human Development peringkat ke 110, terburuk di Asia Tenggara setelah Kamboja. Jumlah kemiskinan dan persentase penduduk miskin selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun, meskipun ada kecenderungan menurun pada salah satu periode (2000-2005). Pada periode 1996-1999 penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta, yaitu dari 34,01 juta(17,47%) menjadi 47,97 juta (23,43%) pada tahun 1999. Kembali cerah ketika  periode 1999-2002, penduduk miskin menurun 9,57 juta yaitu dari 47,97 (23,43%) menurun menjadi 38,48 juta (18,20%). Keadaan ini terulang ketika periode berikutnya (2002-2005) yaitu penurunan penduduk miskin hingga 35,10 juta pada tahun 2005 dengan presentasi menurun dari 18,20% menjadi 15,97 %. Sedangkan pada tahun 2006  penduduk miskin bertambah dari 35,10 juta (15,97%) menjadi 39,05 juta (17,75%) berarti  penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta (1,78%). Adapun laporan terakhir, Badan Pusat Statistika ( BPS ) yang telah melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada bulan Maret 2007 angka resmi jumlah masyarakat miskin adalah 39,1 juta orang dengan kisaran konsumsi kalori 2100 kilo kalori (kkal) atau garis kemiskinan ketika pendapatan kurang dari Rp 152.847 per-kapita  per bulan. 

4.Kebijakan dan Program Penuntasan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan  penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan. Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders  pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60 % pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk Komite penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar arus utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan. 

 

 B. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

 Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: Masalah dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap pemaknaan kita terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan. Dalam artian bahwa semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan pun akan semakin banyak. Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Ketika terjalin kerja sama yang romantis baik dari pemerintah, nonpemerintah dan semua lini masyarakat. Dengan digalakkannya hal ini, tidak perlu sampai 2030 kemiskinan akan mencapai hasil yang seminimal mungkin. 

2. Saran

 Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau dengan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar global.

Sumber :

http://www.academia.edu/9849346/ARTIKEL_TENTANG_KEMISKINAN_DI_INDONESIA